MAKALAH TEORI POLITIK PEMERINTAHAN (Bagaimana Bentuk Teori Ketergantungan)

Add caption

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Di era modern ini, bangsa Indonesia berada pada era Globalisasi, yang erat kaitannya dengan ketergantungan antar bangsa lain, di era globalisasi ini juga dipengaruhi oleh semakin canggihnya teknologi dan semakin transparansi nya system informasi.

Indonesia juga termasuk sebagai Negara yang strategis  dan mempunyai peranan penting dengan Negara Negara lain, dengan banyaknya organisasi yang diikuti Indonesia seperti ASEAN, PBB, APEC maka dari itu dengan masuknya Indonesia kedalam organisasi tersebut  Indonesia sudah menjadi bagian dari mereka

Teori ketergantungan muncul sebagai kritikan dari teori modernisasi, dimana dalam dala asumsinya bahwa pembangunan itu seharusnya berkiblat dan mencontoh Negara Negara barat yang terlebih dahulu maju, dan penyebab tidak berkembangnya suatu Negara karena tidak mencontoh Negara Negara barat, kenyataan seperti menimbulkan krisis kepercayaan terhadap teori modernisasi terhadap bagaimana pembangunan seharusnya dilakukan.

Di Indonesia yang merupakan Negara berkembang melakukan berbagai macam inovasi dan kreasi dalam pemerintahan guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sudah menjadi tujuan bangsa, untuk mensukseskan tujuan tersebut pemerintah pada umumnya mengeluarkan berbagai macam program yang pro rakyat, perencanaan pembangunan yang pro rakyat misalnya pembangunan desa dengan kucuran dana langsung dari pusat guna tercapainya pembangunan yang merata khususnya ditingkat pedesaan, contoh lain adalah dengan adanya program Kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia sehat, dan kemudian diterapkan keseluruh wilayah Indonesia dengan maksud tercapainya pelayanan masyarakat yang prima dengan mementingkan masyarakat kecil.

1.2        Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

a.       Bagaimana pelaksanaan Teori Ketergantungan ?

b.      Bagaimana bentuk Rational Choice Therapy, Teori Ketergantungan yang memberikan pilihan dalam mengambil keputusan ?

1.3        Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

a.       Untuk mengetahui pelaksanaan Teori Ketergantungan dalam dunia kerja

b.      Untuk dampak Rational choice Therapy dalam pengambilan keputusan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1   Pengertian Teori Ketergantungan

Di dalam ilmu pemerintahan kita mempelajari tentang teori pembangunan yang mana erat kaitannya dengan teori ketergantungan. Teori Ketergantungan sebelumnya banyak dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah Andre Gunder, Frunk, Fernando H. Cardoso, Samir dimana masing masing ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang teori Ketergantungan.

            Namun teori ketergantungan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1.      Teori Depensi Klasik

Teori Depensi Klasik Ini digagas oleh Andre Gunder Frunk, yang menyatakan bahwwa kapitalisme globalakan membuat ketergantungan masa lalu dan sekarang oleh karena itu Negara yang tidak maju dan berkembang harus memutuskan hubungan dengan Negara maju supaya Negara berkembang bias menjadi Negara maju.

2.      Teori Depensi Modern

Teori Depensi Modern ini di gagas oleh Fernando Hendrique Cardoso, dapat disimpulkan bahwa di dalam teori ini menyatakan bahwa antara Negara yang satu dengan yang lainnya perlu melakukan kerjasama dengan melihat karakteristik histori dari daerah tersebut.

      Selain pandangan dari dua tokoh tersebut juga ada beberapa ahli yang menyatakan tentang teori ketergantungan yaitu Theotonio dos santos membagi tiga bentuk ketergantungan Negara ketiga, yaitu ketergantungan colonial, ketergantungan finansial-industrial, ketergantungan teknologi-industrial

2.2     Pelaksanaan Teori Ketergantungan

Dalam pelaksanaan teori ketergantungan khususnya dilingkungan pekerjaan masih mendominasi disetiap aktivitas pelayanan public, hal ini dikarenakan adanya ketersinggungan budaya dengan modernisasi pelayanan public seperti halnya dalam pelayanan administrasi surat menyurat yang mana sampai sekarang ini masih menggunakan pola lama dimana berkesan tidak efektif dan efesien apabila di sandingkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dengan banyaknya opsi media social yang harusnya dapat digunakan sebagai sarana penyampai pesan belum digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, satu contoh yang penulis utarakan yakni penyampaian Camat Kesetiap kelurahan agar melaksanakan kerjabakti disuatu tempat dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkup kecamatan, dalam hal ini penulis menganggap bahwa penggunaan medsos dengan dilengkapi group yang pesertanya dari setiap kepala kelurahan lebih efektif dan efisien daripada harus menyampaikan dengan surat yang harus melewati beberapa p0rosedur.

Dalam menuntaskan kemiskinan, pemerintah dengan programnya memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat agar dapat menjadi motivasi bagi masyarakat agar mau berusaha mandiri untuk sejahtera, namun hal ini tidak berjalan baik dikarenakan hanya bersifat sementara bagi masyarakat, penulis beranggapan bahwa langkah yang tepat yang harusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat, memberikan pelatihan pelatihan bagaimana bercocok tanam dengan baik dan benar sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian masyarakat kurang mampu.

2.3        Bentuk Rational Choice Therapy, Teori Ketergantungan yang memberikan pilihan dalam mengambil keputusan

Dewasa ini teori ketergantungan yang menimbulkan beberapa dampak khususnya bagaimana masyarakat masih terpaku dengan hal yang sama dikarenakan memberikan kesan memanjakan masyarakat sehingga tidak membuat masyarakat mampu berfikir untuk mengembangkan pemikiran dan wawasannya berfikir lebih baik kedepannya,

Munculnya Rational Choice Therapy dimaksudkan sebagai pilihan untuk agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap sesuatu yang terjadi, menurut penulis ini merupakan dilemma disaat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat dimana disuatu sisi masyarakat dituntut untuk sejahtera dengan diberikannya bantuan dari pemerintah, dilain sisi masyarakat mempunyai ketergantungan bantuan pemerintah itu sendiri, harusnya muncul nya polemic seperti ini pihak pemerintah harus mengkaji ulang system yang telah diterapkan jadi menurut penulis bahwa masyarakat harus meniggalkan ketergantungan kepada pemerintah untuk berfikir maju dan berkembang sehingga terwujudnya kehidupan yang sejahtera.

           

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

            Andre Gunder Frunk menyatakan bahwa kapitalisme global akan membuat ketergantungan masa lalu dan sekarang oleh karena itu daerah Negara yang tidak maju dan berkembang harus memutuskan hubungan dengan Negara maju agar Negara berkembang bias maju dan mandiri, begitupula apabila teori ini di hubungkan dengan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian sehingga tercapai kesejahteraan, daerah yang berkembang dengan kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah tidak harus serta merta mengharapkan bantuan daripemerintah, contohnya masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan berupa dana melalui program pemerintah, baik itu melalui Karti Indonesia Sehat(KIS), Kartu Indonesia Pintar, Dan Bantuan bantuan lainnya, dengan demikian menimbulkan kesan ditengah masyarakat bahwa enggan melakukan gerakan perubahan untuk mewujudkan perekonomian yang sejahtera dikarenakan mengandalkan bantuan dari pemerintah semata.

Salah satu kekeliruan yang dilakukan adalah kita diajari untuk percaya bahwa setiap problemdapat diukur dalam istilah perekonomian, tetapi sarana produk masyarakat adalah pemahaman, bukan ukuran. Dimana Produk Nasional Bruto merupakan indeks resmi yang dipergunakan untuk menilai kemakmuran, tetapi PNB hanya mengukur aktivitas bukan kemakmuran maupun kesejahteraan

3.2       Saran

            Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, daerah daerah yang mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia  harus bisa untuk tidak tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah melalui kucurann dana dan program program, untuk sebagai pendorong masyarakat untuk mandiri dengan adanya bantuan bantuan tersebut boleh boleh saja akan tetapi diharapkan tidak dalam waktu yang lama, sehingga tidak mengakibatkan masyarakat ketergantungan dengan bantuan tersebut yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu mengembangkan pola hidup dan pola pemikirinannya untuk sejahtera dan maju tanpa bantuan dari pemerintah.

Pemerintah harusnya mengkaji ulang pemberian bantuan terhadap masyarakat begitupun dengan program program pro rakyat yang dalam pelaksanaannya menimbulkan polemic ditengah masyarakat, dimana masyarakat yang tergolong tidak mampu dan mau berusaha dan bekerja merasa dikucilkan oleh pemerintah karena membandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu dan tidalk mau bekerja dan memnfaatkan sumberdaya alam yang ada karena hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidupnya, 

DAFTAR PUSTAKA

            http://blogberii.blogspot.com/2010/12/teoti-ketergantungan-dependency.html

http://senyum-freeyoursoul.blogspot.com/2009/12/teori-ketergantungan .html

TUGAS TEORI POLITIK PEMERINTAHAN (Analisis Seperti apa Indonesia (NEGARA) mengurus masyarakat, disertakan contoh)

BAB I

PENDAHULUAN

           

A.    Latar Belakang

Tugas Negara pada dasarnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kepada rakyatnya, itulah sebabnya Negara harus tampil sebagai garda terdepan dan ikut campur serta berperan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan kebijakan yang langsung berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu baik itu sebuah program kesejahteraan maupun berupa bantuan langsung kepada masyarakat akan tetapi terlepas dari semua itu, program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak serta merta berjalan sesuai dengan rencana tidak jarang mengalami kendala dalam penerapannya, apakah masalah teknis pelaksanaan maupun masalah non teknis pelaksanaannya.

Harapan pemerintah untuk menjadikan masyarakat sejahtera tidak berjalan mulus dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan moment tersebut sebagai ajang bermalas malasan dan bermanja manja dengan bantuan yang ada sehingga menimbulkan ketergantungan kepada masyrakat, contohnya pemberian bantuan kepada masyarakat dimana diharapkan dengan adanya bantuan tersebut membawa masyarakat menjadi mandiri dan mau berusaha dan berbuat sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan justru dianggap bahwa dengan bantuan tersebut sebagai hal yang menjadi kewajiban Negara terhadapnya.

Terlepas dari semua permasalahan tersebut Negara tetap mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakat, apakah dengan menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga tidak lagi kita temukan masyarakat yang keluyuran dengan pengharapan yang tidak jelas, masyarakat yang mungkin terindikasi terlibat dalam kasus kasus criminal, Negara juga harus membuat masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram berada di dalam lingkungan suatu Negara sehingga tidak ada intervensi dan ketidak nyamanan dalam melakukan aktivitasnya, untuyk mewujudkan itu maka sudah menjadi tugas dan peran kita bersama untuk terlibat dalam mensukseskan Negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memberikan ruang kepada Negara untuk menerapkan setiap peraturan peraturan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsinya

B.     Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dalam makalah ini adalah:

1.      Seperti apa Indonesia (Negara) mengurus masyarakat?

C.     Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian makalah ini adalah untuk mengetahui:

1.      Tugas dan fungsi Indonesia (Negara) dalam mengurus masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Fungsi Negara secara Umum

1.      Fungsi Keamanan dan Ketertiban

Stabilitas Negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan lancar. Oleh karena itu, Negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Selain itu, keamanan dan ketertiban diharapkan dapat mencegah bentrokan-bentrokan dan pertikaian yang terjadi antarmanusia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.. Negara merupakan stabilisator bagi masyarakat. Negara harus menciptakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh Negara tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.      Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Suatu Negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut, antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, bukan berarti pembangunan menjadi tanggung jawab Negara sepenuhnya, tetapi juga diperlukan dukungan rakyat.

3.      Fungsi Pertahanan

Fungsi pertahanan Negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pertahanan Negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah bangsa dan Negara. Fungsi ketahanan Negara berkaitan dengan pertahanan dari serangan Negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan Negara serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4.      Fungsi Keadilan

Fungsi Negara yang terakhir adalah keadilan. Keadilan bagi setiap warga Negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan Negara yang harus menjamin keadilan setiap warga Negara. Usaha yang dapat dilakukan, antara lain memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Jika keadilan tidak ditegakkan akan muncul gejolak dalam masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan Negara. Sebaliknya, jika keadilan ditegakkan akan muncul kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis.

B.     Fungsi Negara Menurut para Ahli

Fungsi negara juga banyak diutarakan oleh para ahli negara di dunia. Beberapa ahli mengemukakan fungsi negara sebagai berikut:

1.    Fungsi Negara menurut John Locke yaitu terdiri dari tiga bagian, yaitu:

·         Fungsi membuat undang-undang (legislatif)

·         Fungsi membuat peraturan dan mengadili (Eksekutif)

·         Fungsi urusan luar negeri, perang, dan damai (Federatif)

2.      Fungsi Negara menurut Montesquieu

Menurut Montesquieu, fungsi Negara terdiri dari tiga tugas pokok. Pendapat ini dikenal dengan nama "Trias Politika" yaitu:

• Fungsi membuat undang-undang (legislatif)
• Fungsi pelaksanaan undang-undang (Eksekutif)
• Fungsi pengadilan dan pengawasan (Yudikatif). 

3.      Fungsi Negara menurut Prof. Miriam Budiardjo:

Prof. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa pada umumnya fungsi Negara adalah sebagai berikut.

• Melaksanakan Ketertiban: Keteriban penting untuk mencegah terjadinya bentrokan dalam masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai stabilisator. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat agar terjadi ketertiban. Dalam melaksanakan ketertiban tersebut, negara mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya: Fungsi Negara selanjutnya adalah kewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dewasa ini, fungsi ini sangat penting, terutama untuk negara baru atau negara-negara yang sedang berkembang.
• Melaksanakan pertahanan: Negara wajib mempunyai alat-alat pertahanan agar melaksanakan fungsi tersebut untuk menjaga, mencegah, dan menanggulangi berbagai gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan.
• Menegakkan keadilan: Untuk melaksanakan fungsi ini, negara dapat menggunakan badan-badan pengadilan yang ada di negara tersebut. Keadilan adalah hak setiap manusia,  karena itu setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, memperoleh hak-haknya, serta terhindar dari perlakuan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan lainnya, baik yang dilakukan oleh orang lain bahkan mungkin yang dilakukan oleh negara.

4.      Fungsi Negara menurut Van Vollenhoven

Fungsi negara menurut Van Vollenhoven yaitu terdiri dari 4 fungsi yang dikenal dengan istilah catur praja. Keempat fungsi yang dimaksud adalah:

·         Fungsi menyelenggarakan pemerintahan, bestuur.

·         Fungsi mengadili, rechtsprak.

·         Fungsi membuat peraturan, regeling.

·         Fungsi ketertiban dan keamanan, politie.

5.      Fungsi Negara menurut M.H. Lipman dan G.A. Jacobsen

M.H. Lipman dan G.A. Jacobsen mengemukakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga fungsi Negara, yaitu:

• Fungsi Esensial: Fungsi esensial adalah fungsi yang harus dimiliki Negara demi kelanjutan Negara. Fungsi esensial meliputi; pemeliharaan angkatan perang, kepolisian, pengadilan, hubungan luar negeri, dan pungutan pajak.
• Fungsi Jasa: Fungsi jasa adalah segala kegiatan yang bisa saja tidak terlaksana apabila tidak dilaksanakan oleh Negara. Misalnya; pembangunan  jalan, jembatan, dan pemeliharaan fakir miskin.
• Fungsi Perniagaan: Fungsi perniagaan adalah fungsi yang diselenggarakan oleh Negara untuk memperoleh keuntungan. Misalnya dalam bentuk BUMN.

6.      Fungsi Negara menurut Lloyd Vernon Ballard

Lloyd Vernon Ballard menguraikan fungsi Negara dalam tinjauan sosiologis yang digolongkan dalam 4 fungsi yaitu:

• Social conservation, yaitu memelihara nilai-nilai sosial yang sangat vital untuk ketertiban sosial dan politik. Contohnya menggiatkan tata tertib intern dengan cara menyelesaikan konflik antarwarga Negara.
• Social control, yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-kelompok yang bersaing/berselisih. Contohnya penyelenggaraan keadilan sosial.
• Social amelioration dari situasi kelompok yang dirugikan. Fungsi ini meliputi usaha penghapusan kemiskinan atau memelihara orang cacat.

·         Social improvement, yaitu perluasan aspek kehidupan semua kelompok. Fungsi ini meliputi perluasan pendidikan, memajukan kesenian, atau mengadakan penelitian ilmiah.

C.     Hubungan Negara dan Warga Negara

1.      Tugas (Negara dan warga negara)

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hokum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial.

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu :

a.       mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

b.      mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan besama yang disesuaikan dan diarakan pada tujuan Negara.

2.      Sifat Negara

a.       sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi.

b.      sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

c.       sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.

3.      Bentuk Negara

a.       Negara kesatuan (unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat

-          Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat.

-          Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

b.      Negara serikat ( federasi) adalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasa yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama

D.    Analisis Seperti apa Indonesia (NEGARA) mengurus masyarakat

Indonesia dibangun dengan fondasi konstitusional yang kuat dan semangat demokrasi dan nasionalisme yang kokoh. Namun, tidak bisa dimungkiri, sisa-sisa feodalisme masih melekat pada kultur masyarakat Indonesia. Kondisi inilah yang menjadikan banyak warga rela membayar puluhan juta rupiah untuk sekadar diterima sebagai pegawai pemerintah atau lembaga negara, demi mendapatkan kehormatan menyandang status pegawai negara.

Dalam konstitusi Indonesia, kekayaan alam, baik yang ada di dalam perut Bumi maupun yang tumbuh di atasnya, dikuasai oleh negara, bahkan pajak pun dipungut untuk negara. Negara telah mendapatkan penghasilan yang begitu besar dari kekayaan negara Indonesia ini. Sesuai konstitusi pula, kekayaan alam yang dikuasai oleh negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak ada prioritas lain kecuali untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat itu tidaklah diartikan, rakyat akan menerima duit seperti pembagian bantuan langsung kepada masyarakat baik itu berupa dana maupun bibit serta bantuan lainnya. Semestinya rakyat mendapatkan pembagian atas kekayaan alam Indonesia yang berlimpah itu dalam bentuk pelayanan negara yang baik bagi rakyatnya.

Sayangnya, rakyat Indonesia jarang mendapatkan pelayanan yang baik,justru pelayanan yang berparadigma ”kalau bisa lama mengapa harus cepat” dan ”kalau bisa mahal kenapa harus murah”.

Rakyat Indonesia, yang telah merelakan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara asing, ternyata belum merasakan pembagian hasilnya dari negara. Segala layanan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia baru bisa diterima setelah ongkos layanan itu dibayar. Mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta nikah, akta kematian, paspor, SIM, surat keterangan berkelakuan baik, semua ada harganya.

Layanan yang diberikan oleh aparat negara kepada rakyat tanpa ada jaminan mutu. Misalnya layanan pendidikan, dijalankan dengan harga mahal, tetapi tidak menjamin masa depan, layanan kesehatan tidak murah dan tidak menjamin kesembuhan. Layanan transportasi semrawut tidak menjamin keselamatan. Layanan penerangan melalui PLN tidak menjamin akan menyala terus. Layanan air melalui PDAM tidak menjamin mengalir terus dan tidak keruh.

Layanan apa pun yang diterima oleh rakyat Indonesia dari penguasa negara tidak ada yang murah. Kalau toh murah apalagi gratis, seperti layanan kesehatan bagi keluarga miskin, kualitasnya mengenaskan, Layanan negara Indonesia atas rakyatnya tidak menjamin harga yang terjangkau dan bebas dari kerugian dan kejengkelan. Kata abdi rakyat, abdi negara, dan siap melayani, hanyalah kata-kata tanpa makna. Itulah relasi antara negara Indonesia dan rakyatnya.

Jadi kenyataannya adalaha masih sangat minim tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Negara, dengan biaya yang tidak murah dalam menikmati pelayanan yang prima terkadang menjadi kendala dalam penerapan pelayanan suatu Negara, penyediaan lapangan pekerjaan yang sedikit mengharuskan tidak sedikit masyarakat yang harus bekerja serabutan, membiarkan anak anak mereka putus sekolah demi untuk menyambung hidup keluarga, dilain sisi terdapat masyarakat yang terpaksa melakukan rangkaian kejahatan, criminal guna menyambung hidup mereka yang kemudian menjadi kecaman dan cibiran dari berbagai pihak, Negara tidak lagi hadir harmonis dalam setiap kondisi yang dialami oleh masyarakatnya

BAB III

KESIMPULAN

A.    Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.      Dilema dan permasalahan yang terjadi dikehidupan masyarakatbukan merupakan kemauan atau keinginan masyarakat itu sendiri justru semua itu terjadi dikarenakan tuntutan hidup dan tuntutan perekonomian yang tidak jelas arahnya kemana, tidak terlepas daripada tugas dan peran suatu Negara dalam mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram serta sejahtera.

2.      Pelayanan prima belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyak keluhan dan ketidak puasan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Negara, selain biaya pelayanan yang mahal juga pelayanan tidak memberikan efe kepuasan kepada masyarakat

B.     Saran

1.      Memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu bukan merupakan solusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, malah membuat mereka berkesan manja dan tidak berkembang karena efek ketergantungan atas bantuan yang diberikan kepada pemerintah, jadi diharapkan kedepan selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat juga diharapkan adanya pendampingan dan pengawasan yang diberikan kepada masyarakat agar pemberian bantuan tersebut tepat sasaran serta efektif dalam pelaksanaannya.

2.      Pemerintah (Negara) henddaknya membuka lapangan kerja yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang terjadi ditengah tengah masyarakat yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat banyak.

C.     Daftar Pustaka

(https://windyghodel.wordpress.com/2011/02/12/tugas-negara-dan-warga-negara,

http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-paling-lengkap.html

https://www.google.co.id/search?q=BAGAIMANA+TUGAS+NEGARA+DI+INDONESIA&oq=BAGAIMANA+TUGAS+NEGARA+DI+INDONESIA&aqs=chrome..69i57j0l5.8655j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=SEPEERTI+APA+NEGARA+MELAYANI+RAKYATNYA

http://nasional.kompas.com/read/2008/08/25/0051186/negara.tidak.melayani.rakyatnya