BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 BIROKRASI MENURUT MAX WEBBER
Bagi Weber, istilah “birokrasi” tidak dapat dipisahkan
dengan istilah “rasionalitas” karena menggunakan pemikiran rasional dalam
mengembangkan organisasi. Sehingga, gagasan Weber ini sering kali disebut
dengan istilah “birokrasi rasional”. Namun, faktor apa yang harus dimiliki
untuk mewujudkan birokrasi rasional? Sebagaimana diungkapkan Weber, organisasi
merupakan birokrasi, dan birokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya tiga hal
yang merupakan karakteristik birokrasi. Tiga faktor atau karakteristik yang
harus dimiliki organisasi untuk mewujudkan birokrasi rasional, yaitu:
1. Otoritas atau Kewenangan (Authority);
Otoritas atau kewenangan biasanya muncul bersama-sama dengan
kekuasaan, tetapi pada organisasi, otoritas haruslah sah atau legitimate, yang
berarti pemegang otoritas telah diberikan izin secara formal (authorized
formally) oleh organisasi. Efektivitas organisasi bergantung pada seberapa
besar manajemen menerima “kekuasaan sah” (legitimate power) dari
organisasi. Jika Anda adalah seorang karyawan, maka Anda akan mengikuti apa
yang diperintahkan atasan Anda karena organisasi (perusahaan di mana Anda
bekerja) memberikan kewenangan yang sah kepada atasan untuk memberikan
perintah. Menurut Weber, cara terbaik untuk mengelola kewenangan legal rasional
adalah melalui hierarki (hierarchy), dengan kata lain atasan memiliki atasan
lagi. Dan atasan dengan kedudukan lebih tinggi memiliki atasan yang lebih
tinggi lagi kedudukannya, begitu seterusnya. Hierarki ini secara hati-hati dan
cermat diatur melalui aturan-aturan dalam organisasi. Setiap lapisan manajemen
memiliki kewenangan sah mereka masing-masing, dan hanya pimpinan tertinggi
organisasi yang memiliki kewenangan puncak dan menyeluruh.
2.
Spesialisasi (spesialization);
Prinsip organisasi kedua adalah
spesialisasi, yang berarti sejumlah individu dibagi menurut pembagian
pekerjaan, dan mereka mengetahui pekerjaan mereka masing-masing dalam
organisasi. Peningkatan atau perluasan posisi atau jabatan dan uraian pekerjaan
(job description) seorang karyawan adalah contoh bagus dari
spesialisasi. Pada organisasi yang sangat besar, pembagian pekerjaan sering
kali bersifat sangat luas, terdapat puluhan atau ratusan macam pekerjaan,
sehingga karyawan sering kali hanya sedikit tahu atau bahkan ada juga yang
tidak tahu apa kontribusi pekerjaan yang dilakukannya terhadap tujuan
organisasi atau perusahaan. Weber menyatakan bahwa spesialisasi adalah hal
penting bagi birokrasi yang rasional dan garis batas yang jelas dan tegas yang
memisahkan satu fungsi bagian dengan bagian lainnya dalam organisasi harus
dinyatakan dengan aturan dan prosedur yang jelas.
3.
Peraturan (regulasi).
Aspek
ketiga dari birokrasi adalah kebutuhan terhadap peraturan. Apa yang membuat
koordinasi organisasi dimungkinkan adalah karena adanya pelaksanaan dari
seperangkat aturan bersama yang mengatur perilaku setiap orang. Menurut Weber,
aturan organisasi haruslah rasional yang berarti bahwa aturan dirancang untuk
mencapai tujuan organisasi, dan supaya organisasi dapat mengikuti segala hal
yang terjadi maka setiap kegiatan operasional organisasi perlu dicatat, dan
catatan perlu dipelihara secara hati-hati dan cermat agar aturan dapat
dievaluasi. Hanya melalui berbagai aturan maka berbagai kegiatan para manajer
dan bawahannya yang berjumlah puluhan, ratusan atau bahkan ribuan orang yang
berada pada berbagai tingkatan dalam organisasi dapat diperkirakan dan
dikoordinasikan. Jika kita tidak dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan orang
lain maka kita tidak akan dapat mengandalkan mereka.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 KONDISI BIROKRASI INDONESIA SAAT INI
Melihat kondisi birokrasi Indonesia
saat ini maka kami memandang bahwa kondisi birokrasi Indonesia adalah termasuk
pengertian Bureaucracy as Organizational Ineficiency. Dimana terdapat
empat penyebab utama yang menjadi penghambat rendahnya kualitas birokrasi di
Indonesia, yaitu peraturan perundangan, organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM),
dan manajemen pemerintahan. Beberapa peraturan perundang-undangan masih
terdapat tumpang tindih, dan ketidakjelasan di bidang aparatur negara. Di
samping itu, banyak peraturan perudangan yang belum disesuaikan dengan dinamika
perubahan penyelenggaraan pemerintah dan tuntutan masyarakat. "Masih terdapat
peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di
tingkat pusat.
Manajemen pemerintahan juga masih
berorientasi input, sedangkan hasil dari kinerja tersebut belum diperhatikan
secara matang. Hal ini terlihat dari akuntabilitas kinerja pemerintahan yang
masih rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakefektifan kerja
tersebut. Untuk membentuk manajemen yang berkualitas, tentu didorong oleh SDM
yang berkualitas juga. Manajemen SDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal
untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Hal ini
disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak sesuai, sehingga hasil yang
diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Kondisi inilah yang menyebabkan
kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi yang ada saat ini.
2.2 IMPLEMENTASI BIROKRASI DI INDONESIA
Tidak mudah mengidentifikasi
penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia. Namun, perlu dikemukakan lagi,
bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan
criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan yang sama
kepada masyarakat. Berdasarkan analisa implementasi birokrasi di Indonesia saat
ini. Birokrasi di Indonesia mengandung sisi positif dan ada juga sisi negatif.
2.1.1 Sisi Negatif Birokrasi di Indonesia
Dalam melihat birokrasi di Indonesia
mentalitas birokrat yang dilumuri KKN rupanya masih melekat dimata publik
setiap kali berhadapan dengan aparat birokrasi dan cara kerja mereka. Anggapan
negatif ini menemukan aktualisasinya pada ketidak efektifan dan ketidakefisien
mereka dalam melayani masyrakat. Sejak reformasi bergulir di lapangan politik,
sampai saat ini belum tampak semangat memasuki wilayah birokrasi. Tiga hal yang
dirasakan masyarakat setiap berhadapan dengan birokrasi:
-
Waktu
relatif lama kerja aparat pemerintah lambat.
-
Prosedur
yang berbelit-belit, khususnya mengenai perijinan untuk berusaha. Di Jakarta
untuk mendapatkan dan menyelesaikan proyek seorang pengusaha harus melalui
sekitar 50 meja.
-
Ongkos-ongkos
atau biaya yang lebih mahal mesti dikeluarkan masyarakat setiap berurusan
dengan aparatur pemerintah.
Birokrasi dimaknai sebagai prosedur yang berbelit belit,
memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal, contohnya adalah dalam hal
pembuatan KTP. Dibeberapa wilayah di Indonesia terdapat prosedur yang berbeda
beda dalam hal pembuatan KTP. Ada yang dapat dengan mudah dan cepat tapi ada
juga yang berbelit belit sehingga membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang
lebih mahal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan
birokrasi di Indonesia saat ini terkesan lambat dan pelayanannya kurang
memuaskan bagi masyarakat.
Kemudian pendelegasian wewenang yang kabur. Dalam birokrasi
Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun
struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesian sudah hirarkis, dalam praktek
perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam
kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam
birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola
hubungan pribadi.
2.1.2 Sisi Positif Birokrasi di Indonesia
Namun dibalik itu semua, birokrasi
di Indonesia juga memiliki sisi positif, diantaranya Sebagai upaya untuk
mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. ketertiban
yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola Berbagai sumber daya yang
mendistribusikan sumber daya tersebut terhadap setiap anggota masyarakat secara
berkeadilan. Contoh kasus dalam hal pembuatan KTP. Proses yang agak rumit di
beberapa daerah dalam hal pembuatan KTP memaksa masyarakat untuk dapat lebih
tertib dan teratur menjalani prosedur tersebut. Hal tersebut dapat mendidik
masyarakat agar dapat hidup secara teratur dan terkendali.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pada dasarnya masih banyak yang
perlu diperbaiki pada birokrasi Indonesia, apalagi Indonesia adalah negara yang
luas maka sangat diperlukan birokrasi pemerintah yang dapat memperhatikan
masyarakatnya sendiri. Selain itu perlu adanya kepercayaan rakyat akan
kinerja birokrasi bahwa para birokrat dapat memberikan yang terbaik bagi negara
dimana rakyat menaruh kepercayaan kepada birokrasi untuk dapat memberikan
kehidupan terbaik bagi rakyat-rakyatnya. Adanya suatu keyakinan bahwa negara
mereka dipimpin oleh orang-orang terbaik dan bisa memberikan hal terbaik untuk
masyarakat. Jadi disini Indonesia perlu
menghilangkan stereotype negative tentang birokrasi Indonesia.
Misalnya pandangan bahwa pejabat negara hanya memikirkan kesejahteraannya.
Padahal di sisi lain kita melihat kehidupan rakyat banyak masih terimpit
berbagai kesulitan.
Kebutuhan yang nyata saat ini dalam
praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat.
Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan
yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih mencorak
patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan
seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan
kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam mengahadapi kondisi saat
ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan
mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada
masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial dalam birokrasi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
ONE
OF MY WAY. 2013. Birokrasi Rasional. Web:
https://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/19/birokrasi-rasional/. Diakses pada:
29 Oktober 2015.
Facebook.
2010. PENGEMBANGAN ORGANISASI BIROKRASI PEMERINTAHAN (Birokrasi pemerintahan
yang Responsive, Kompetitif, dan Adaptif. Web:
www.facebook.com/notes/public-administration-community/pengembangan-organisasi-birokrasi-pemerintahan/471759913443/.
Diakses pada: 29 Oktober 2015.
Birokrasi
Pemerintahan. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Web:
marfelfrans.blogspot.com. Diakses pada: 29 Oktober 2015.
Institut
Teknologi Bandung. 2014. Pentingnya Reformasi Birokrasi Demi Kualitas Bangsa
Indonesia. Web: www.itb.ac.id/news/4421.xhtml. Diakses pada: 29 Oktober
2015.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar